PERUBAHAN MUNAS HNSI MENJADI PENAS HNSI

 

PENAS HNSI = PEKAN NASIONAL HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

Yang terdiri dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan nelayan, antara lain :

1.  MUNAS

Musyawarah Nasional yang kegiatannya dikhususkan untuk memilih Calon Ketua Umum DPP HNSI dengan penyelenggaraannya telah disusun dengan baik.

-          Waktu Pelaksanaan 2 Hari.

2.  RAKERNAS

Rapat Kerja Nasional HNSI dengan agenda :

a.       Evaluasi Hasil Kerja DPP HNSI.

b.      Rencana Kerja Jangka Pendek.

c.       Rencana Kerja Jangka Mengah.

d.      Rencana Kerja Jangka Panjang.

e.      Rekomendasi Rencana Kerja DPP HNSI.

-          Waktu Pelaksanaan 1 Hari.

3.  PEKAN NELAYAN

Dalam kegiatan ini mengikut serta seluruh nelayan yang diutus oleh perwakilan DPC HNSI dimana kegiatan tersebut, adalah :

a.       TEMU NELAYAN, yang diikuti oleh Para Nelayan dalam acara Silahturahmi bertujuan agar sesama profesi nelayan saling mengenal untuk menghindari konflik antar nelayan yang selama ini berkembang di daerah.

b.      TEMU WICARA`, yang diikuti oleh Para Nelayan dalam acara Silahturahmi bersama Para Menteri yang berkaitan dengan profesi nelayan, agar usulan-usulan dari nelayan dapat sinkron atau sejalan dengan program-program Pemerintah.

c.       TEMU PENGUSAHA, yang diikuti oleh Para Nelayan dalam acara Silahturahmi bersama Para Pengusaha yang berkaitan dengan profesi nelayan, agar akses dan usulan-usulan dari nelayan dapat sinkron atau sejalan dengan usaha-usaha dibidang perikanan.

d.      KREATIFITAS NELAYAN, yang diikuti oleh Para Nelayan, Ibu-ibu Nelayan dan Pemuda Nelayan dalam acara ini dimaksud untuk diadakan event/pameran yang menampilkan kreatifitas, hasil inovatif dan hasil usaha nelayan bertujuan agar sesama profesi nelayan saling mengenal dan tukar keahlian serta ilmu kelautan atau ilmu kebaharian.

-          Waktu Pelaksanaan 4 Hari.

Cilegon, 5 Nopember 2012

Team Pengagas DPC HNSI Kota Cilegon

Ttd

KELIK RASIDI

SURAT MANDAT

Nomor : 002/DPCHNSI-CLG/XI/2012

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI), Nomor : 316/DPP HNSI/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012, Perihal Undangan Musyawarah Nasional VI HNSI Tahun 2012, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                    : AMIN P. NAPITUPULU, SH, MH.

Jabatan                 : Ketua DPC HNSI Kota Cilegon.

Alamat                  : Jln. Yos Sudarso No.09 Link. Pulorida RT.02 RW.01

  Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.

Memberikan Mandat kepada     :

Nama                    : AMIRULLAH SALEH.

Jabatan                 : Sekretaris DPC HNSI Kota Cilegon.

Alamat                  : Link. Sumur Jaya RT.04 RW.06 Kelurahan Tamansari
                               Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.

Untuk Mengikuti Musyawarah Nasional Ke – VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tahun 2012 :

Bertempat             : Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Tanggal                 : 6 s/d 9 Nopember 2012.

Demikianlah Surat Mandat ini diberikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di       : Cilegon

Pada tanggal         : 3 Nopember 2012

DPC HNSI KOTA CILEGON

Ketua,

Ttd

AMIN P. NAPITUPULU, SH, MH.

DEMI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

Permohonan Maaf Ketua DPC HNSI Kota Cilegon yang tidak dapat menghadiri Acara MUNAS KE VI HNSI di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan mengikuti Acara Persidangan Nelayan Kecil bernama LAKAMILI Bin Amuni yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar (SD).

DENGAN DAKWAAN :

Pertama :

- Pasal 323 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, yaitu : “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Kedua :

- Pasal 287 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, yaitu : “Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

KEBERATAN ATAS DAKWAAN TERSEBUT :

1. Terdakwa Sdr. LAKAMILI Bin AMUNI merasa keberatan atas dakwaan pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan hanya sebagai Buruh Nelayan serta tidak mengerti untuk mengurus penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

2. Saksi terdakwa Sdr. JAMALUDIN Bin NASIR merasa keberatan atas dakwaan pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan untuk mengurus penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus ke Syahbandar Perikanan sedangkan di Kota Cilegon TIDAK ADA.

3. Pengurus DPC HNSI Kota Cilegon atas nama Nelayan-Nelayan Kecil yang ada di seluruh Kota Cilegon Khususnya dan Provinsi Banten pada Umumnya merasa keberatan atas dakwaan anggota kami yaitu Sdr. LAKAMILI Bin AMUNI pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan Penyidik sekaligus Penuntut tidak menyimak Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) serta Pasal 29 :

o Ayat (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

o Ayat (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

4. Pengurus DPC HNSI Kota Cilegon atas nama Nelayan-Nelayan Kecil yang ada di seluruh Kota Cilegon Khususnya dan Provinsi Banten pada Umumnya merasa keberatan atas dakwaan anggota kami yaitu Sdr.LAKAMILI Bin AMUNI dikarenakan Penyidik sekaligus Penuntut tidak menyimak INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PERLINDUNGAN NELAYAN.

BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?

TENTANG NELAYAN YANG KEHIDUPANNYA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN !!!